GOWA – Koalisi Pemuda Kerakyatan Gowa menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Gowa dengan membawa sejumlah tuntutan terkait penyelenggaraan event tahunan Beautiful Malino yang selama ini menjadi agenda pariwisata andalan Pemerintah Kabupaten Gowa.
Dalam aksinya, massa menuntut pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Gowa untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Beautiful Malino, termasuk membuka secara transparan penggunaan anggaran yang diklaim mencapai sekitar Rp.1 Miliar setiap penyelenggaraan kegiatan.
Koordinator aksi menyebutkan bahwa selama bertahun-tahun penyelenggaraan Beautiful Malino dinilai belum memberikan penjelasan secara rinci kepada masyarakat mengenai pengelolaan anggaran yang digunakan dalam kegiatan tersebut.
“Beautiful Malino merupakan event yang dibentuk pada masa kepemimpinan Bupati Gowa sebelumnya untuk memperkenalkan potensi wisata daerah serta mendorong pertumbuhan UMKM masyarakat dataran tinggi. Namun hingga saat ini masih terdapat berbagai pertanyaan publik terkait transparansi pengelolaan anggaran dan dampak sosial yang ditimbulkan,” ujar Ahmad Carlo.
Selain menyoroti aspek anggaran, Koalisi Pemuda Kerakyatan Gowa juga menyampaikan sejumlah isu yang menurut mereka perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Di antaranya dugaan meningkatnya kenakalan remaja saat pelaksanaan kegiatan, perlindungan lingkungan hidup di kawasan wisata Malino, pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat, hingga kekhawatiran terhadap dampak kegiatan terhadap nilai-nilai budaya dan adat istiadat Kabupaten Gowa.
Massa aksi mendesak Pemerintah Kabupaten Gowa untuk menghentikan sementara pelaksanaan Beautiful Malino hingga terdapat penjelasan yang transparan mengenai pengelolaan anggaran serta evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Mereka juga meminta DPRD Kabupaten Gowa segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak terkait guna membahas berbagai persoalan yang menjadi sorotan masyarakat.
Dalam pernyataannya, Koalisi Pemuda Kerakyatan Gowa menegaskan bahwa tuntutan tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran daerah dan pelaksanaan program pemerintah agar berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta tetap memperhatikan nilai-nilai budaya lokal dan kepentingan masyarakat Kabupaten Gowa.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Gowa maupun pihak penyelenggara Beautiful Malino terkait tuntutan yang disampaikan oleh massa aksi.(***)
