GOWA | JKN.ID – Suasana di kompleks Kantor Bupati Gowa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, memanas pada Senin (24/8/2026). Sejumlah massa yang menggelar aksi unjuk rasa mendesak Bupati Gowa Husniah Talenrang menemui mereka secara langsung.
Aksi tersebut dipicu persoalan kebijakan pemerintahan daerah, khususnya terkait keputusan mengenai sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa.
Ketegangan meningkat ketika sejumlah pengunjuk rasa berusaha masuk ke gedung utama Kantor Bupati Gowa. Massa bahkan mencapai koridor yang berada di depan ruang kerja dan ruang pertemuan Bupati.
Namun, pintu besar berbahan kayu dan kaca dalam kondisi terkunci dari dalam. Sejumlah petugas keamanan dan aparat internal terlihat mengganjal pintu menggunakan kursi untuk mencegah massa masuk lebih jauh.
Situasi tersebut membuat emosi sebagian pengunjuk rasa meningkat. Mereka kemudian menggedor pintu sembari meminta akses dibuka dan Bupati Gowa keluar menemui warga.
“Buka! Kita mau ketemu, mau bicara! Temui warga ta’, Bu! Temui masyarakat ta’,” teriak massa.
Meski suasana sempat memanas, sejumlah pengunjuk rasa juga menyerukan agar aksi tetap berlangsung tanpa tindakan anarkis.
“Buka, mau bicara! Kita mau bicara! Jangan ada yang anarkis,” teriak salah seorang pengunjuk rasa.
Dari balik kaca pintu, massa terlihat melihat sejumlah aparat kepolisian dan aparatur sipil negara berada di dalam gedung. Kondisi tersebut kemudian menjadi sasaran kritik pengunjuk rasa.
“Panas di luar, dingin di dalam!” teriak massa.
Teriakan “Buka!” berulang kali menggema di lorong gedung. Massa juga meminta Bupati Gowa memberikan penjelasan terkait persoalan yang menjadi dasar aksi.
“Bicara saja, Bu! Bicara saja! Jangan mengorbankan masyarakat, Bu! Bupati harus keluar!” teriak pengunjuk rasa lainnya.
Dalam pamflet yang beredar, massa mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Solidaritas Anti Kesewenang-wenangan Bupati Gowa. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintahan dan kepegawaian di lingkungan Pemkab Gowa.
Salah satu tuntutan massa yakni meminta pencabutan surat keputusan pemberhentian tugas pejabat pimpinan tinggi pratama.
Mereka juga menolak keputusan pengangkatan pelaksana tugas (Plt) maupun pelaksana harian (Plh) pejabat pimpinan tinggi pratama yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan.
Selain itu, massa meminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menurunkan tim untuk melakukan investigasi dan penilaian terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gowa.
Mereka juga menyerukan normalisasi penyelenggaraan pemerintahan serta meminta pertanggungjawaban atas kebijakan yang dinilai menjadi sumber persoalan.
Aparat gabungan kemudian melakukan pengamanan di sekitar gedung untuk mencegah situasi berkembang menjadi tindakan anarkis. Sementara itu, massa tetap bertahan dan menyuarakan tuntutan agar pimpinan daerah menemui mereka.
Aksi tersebut menjadi perhatian lantaran tuntutan massa tidak hanya berkaitan dengan keputusan terhadap sejumlah pejabat, tetapi juga meminta pemeriksaan terhadap tata kelola pemerintahan Kabupaten Gowa.
Massa berharap pemerintah pusat melalui lembaga terkait turun tangan untuk memastikan seluruh kebijakan kepegawaian dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gowa berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga aksi berlangsung, pengunjuk rasa masih mendesak Bupati Gowa keluar dan berdialog langsung dengan warga yang datang menyampaikan aspirasi.(***)
