TAKALAR | JKN.ID – Situasi sosial di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, kembali menjadi sorotan. Enam organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan hasil konsolidasi menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa pada Senin, 14 September 2026.
Aksi tersebut rencananya dipusatkan di dua lokasi, yakni depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar dan Kantor DPRD Kabupaten Takalar.
Enam organisasi yang terlibat dalam konsolidasi tersebut masing-masing HMI Cabang Takalar, PMII Cabang Takalar, IMM Cabang Takalar, PB Hipermata, Pagora 40, dan Appamalla.
Massa aksi diperkirakan mencapai sekitar 150 orang. Salah satu peserta konsolidasi menyebut aksi tersebut bukan sekadar penyampaian aspirasi biasa.
“Massa diperkirakan mencapai 150 orang. Mereka datang bukan untuk berdiskusi. Mereka datang membawa kemarahan rakyat,” ungkapnya.
Aksi itu bahkan disebut mengusung tema “Ini Bukan Demo Biasa, Ini Teriakan Putus Asa.”
Koordinator Lapangan (Korlap), Waliyullah, mengatakan konsolidasi dilakukan karena pihaknya menilai sejumlah persoalan pelayanan dasar masyarakat Takalar membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan DPRD.
“Kami sudah diam terlalu lama. Sekarang rakyat Takalar sedang disiksa empat krisis sekaligus. Kalau pemerintah masih tutup mata, kami yang akan buka paksa pintunya,” tegas Waliyullah.
Empat Tuntutan Utama
Dalam aksi tersebut, massa berencana menyuarakan empat persoalan yang mereka nilai tengah membebani masyarakat.
Pertama, kelangkaan BBM.
Massa menyoroti antrean panjang di sejumlah SPBU serta harga BBM eceran yang disebut semakin tinggi. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap petani, nelayan, maupun masyarakat pengguna kendaraan.
Kedua, kenaikan harga dan sulitnya mendapatkan LPG 3 kilogram.
Gas bersubsidi yang seharusnya mudah diakses masyarakat disebut mengalami kelangkaan di sejumlah titik. Massa meminta pemerintah memastikan distribusi LPG bersubsidi tepat sasaran dan tidak membebani masyarakat kecil.
Ketiga, pemadaman listrik bergilir.
Pemadaman listrik juga menjadi salah satu sorotan. Massa menilai kondisi tersebut dapat mengganggu aktivitas rumah tangga, pendidikan hingga operasional pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Keempat, persoalan penentuan desil penerima bantuan.
Massa mempertanyakan objektivitas penentuan desil yang menjadi salah satu dasar dalam penentuan penerima program bantuan sosial. Mereka menilai masih terdapat masyarakat yang dianggap layak menerima bantuan namun justru tidak masuk dalam kategori penerima.
Mereka mendesak pemerintah melakukan evaluasi dan memastikan data penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Pemkab dan DPRD Jadi Sasaran Aspirasi
Aksi direncanakan berlangsung di depan Kantor Pemkab Takalar dan Kantor DPRD Takalar.
Perwakilan PB Hipermata menyatakan kedua institusi tersebut akan menjadi tempat massa menyampaikan tuntutan sekaligus meminta penjelasan mengenai kebijakan dan pengawasan terhadap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
“Kami akan tanya langsung. Ke mana APBD? Ke mana fungsi pengawasan DPRD? Jangan sampai gedungnya megah tapi rakyatnya kelaparan,” ujarnya.
Para peserta aksi juga menyatakan akan terus mengawal tuntutan tersebut. Mereka mengingatkan bahwa apabila aspirasi tidak memperoleh jawaban dan solusi konkret, aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar berpotensi digelar.
“14 September adalah batas kesabaran terakhir. Setelah itu jangan salahkan rakyat kalau turun ke jalan lebih besar lagi,” kata Waliyullah.(***)
