GOWA – Puluhan massa yang tergabung dalam elemen Warga dan Pemuda Lokal Kabupaten Gowa menggelar aksi demonstrasi damai yang menggema di sejumlah titik strategis pemerintahan pada Selasa, 25 Mei 2026.
Berawal dari depan lokasi usaha retail modern, aksi ini berlanjut hingga ke halaman Kantor DPRD Kabupaten Gowa dan berakhir di depan Kantor Bupati Gowa.
Dengan membawa semangat “Lawan Marginalisasi Masyarakat Lokal dan Ketidakadilan Retail Modern”, para demonstran menyuarakan protes keras atas dugaan ketidakadilan ekonomi dan penyempitan ruang hidup warga akibat pesatnya pertumbuhan usaha ritel modern di daerah tersebut.
Aksi ini merupakan bentuk keresahan mendalam masyarakat yang menilai keberadaan pusat‑pusat perbelanjaan modern saat ini justru melahirkan kesenjangan ekonomi, bukan kesejahteraan.
Massa menegaskan bahwa kehadiran investasi dan pembangunan harus berjalan beriringan dengan prinsip keadilan sosial serta keberpihakan terhadap warga lokal, dan tidak boleh membuat masyarakat setempat hanya menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri.
Dalam orasi yang disampaikan dengan penuh semangat, para pengunjuk rasa membacakan lima poin tuntutan utama yang menjadi syarat keberpihakan ekonomi bagi warga Kabupaten Gowa, antara lain:
1. Prioritaskan tenaga kerja lokal dalam setiap proses perekrutan karyawan di seluruh retail modern yang beroperasi di Gowa.
2. Lakukan transparansi dan audit perizinan secara menyeluruh terkait kelayakan, legalitas, dan kepatuhan operasional usaha ritel tersebut.
3. Serahkan pengelolaan parkir kepada masyarakat lokal sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi warga yang tinggal berdekatan dengan lokasi usaha.
4. Wajibkan penyediaan ruang khusus bagi UMKM dan pedagang kecil, agar keberadaan ritel modern tidak menyingkirkan atau mematikan usaha tradisional warga.
5. Hentikan praktik marginalisasi masyarakat lokal yang semakin tersisih dalam roda perekonomian daerahnya sendiri.
Koordinator Lapangan aksi, Faidi, menegaskan posisi tegas pihaknya bahwa masyarakat tidak anti‑pembangunan maupun anti‑investasi.
Namun, ia mengingatkan pemerintah daerah dan pengusaha agar tidak melupakan hak‑hak dasar warga yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari pembangunan di wilayahnya.
“Kami hadir ke sini bukan untuk menghambat investasi atau menolak kemajuan. Kami hadir menuntut keadilan. Kabupaten Gowa tidak boleh menjadi tempat di mana masyarakat lokal hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Kemajuan ekonomi tidak boleh dinikmati sepihak, sementara warga sekitar hanya menjadi korban tersingkir,” tegas Faidi.
Lebih lanjut, pihaknya mendesak pemerintah daerah beserta instansi teknis terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Evaluasi tersebut harus mencakup aspek perizinan, analisis dampak sosial ekonomi, hingga pengawasan implementasi aturan ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat yang selama ini dinilai lemah pengawasannya.
Selama berlangsungnya aksi, massa terlihat tertib namun tegas. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan tuntutan dan menyuarakan yel‑yel yang menyerukan pentingnya keberpihakan negara kepada rakyat kecil.
Melalui gerakan ini, warga dan pemuda Gowa berharap DPRD selaku wakil rakyat dan Pemerintah Kabupaten Gowa segera merespons dengan membuka ruang dialog terbuka.
Masyarakat menuntut langkah konkret dan solusi nyata agar roda ekonomi daerah berputar merata, mengangkat taraf hidup warga lokal, serta menjamin keberlangsungan usaha mikro dan pedagang kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan.
Aksi ini ditutup dengan seruan lantang: “Hidup Masyarakat Lokal! Lawan Ketidakadilan Ekonomi!”, sebagai pengingat bahwa aspirasi ini adalah hak warga yang harus didengar dan dipenuhi.(***)
Lp: Muh Haidir
