MAKASSAR – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) se-Sulawesi Selatan resmi dilantik dalam sebuah seremoni yang berlangsung di Aula Manunggal, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Sabtu (4/7/2026).
Momentum pelantikan tersebut turut dimanfaatkan APDESI Sulsel untuk menyampaikan komitmen mendukung program prioritas pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Komitmen itu disampaikan langsung oleh Ketua DPD APDESI Sulawesi Selatan, Wahyudin Mapparenta, di hadapan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang menghadiri acara tersebut.
Wahyudin, yang akrab disapa WMP, menegaskan bahwa pemerintah desa di Sulawesi Selatan mendukung penuh pelaksanaan kedua program nasional tersebut. Menurutnya, anggapan bahwa masyarakat desa menolak program pemerintah tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
“Kami bersama seluruh kepala desa di Sulawesi Selatan mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih. Jika ada anggapan bahwa masyarakat menolak, itu tidak benar. Kalaupun ada, jumlahnya sangat kecil dan tidak mewakili suara masyarakat secara umum,” ujarnya.
Meski memberikan dukungan, APDESI Sulsel juga menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah pusat. Salah satunya terkait penyesuaian alokasi Dana Desa yang saat ini sebagian digunakan untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
Wahyudin berharap pemerintah dapat meningkatkan alokasi Dana Desa pada tahun anggaran mendatang agar pembangunan di desa tetap berjalan optimal tanpa mengurangi keberhasilan program koperasi.
“Pembentukan koperasi memang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun kami berharap alokasi Dana Desa ke depan bisa ditambah agar pembangunan desa tetap berjalan maksimal dan berkelanjutan,” katanya.
Selain itu, APDESI Sulsel juga mengusulkan adanya relaksasi terhadap skema pengembalian pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, masa pengembalian yang saat ini dirancang selama enam tahun dinilai cukup berat bagi desa.
Ia mengusulkan agar jangka waktu pengembalian diperpanjang menjadi 15 hingga 20 tahun sehingga beban pemotongan Dana Desa setiap tahun menjadi lebih ringan.
“Kalau jangka waktunya diperpanjang, potongan Dana Desa setiap tahun tidak lagi sekitar Rp700 juta, tetapi bisa turun menjadi sekitar Rp100 juta hingga Rp200 juta. Dengan begitu, desa tetap memiliki ruang fiskal untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Pelantikan DPC APDESI se-Sulawesi Selatan tersebut juga dihadiri Ketua Umum APDESI, Junaedi Mulyono, anggota DPR RI Rudianto Lallo dan Ashabul Kahfi, serta sejumlah bupati dan wakil bupati dari berbagai kabupaten di Sulawesi Selatan.(***)
