TAKALAR | JKN.ID — Gelombang kritik terhadap sejumlah persoalan kebutuhan dasar masyarakat kembali mencuat di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.
Aliansi Rakyat Takalar Menggugat yang terdiri dari HMI Takalar, PMII, IMM, PB Hipermata, Pagora 40, dan Appamalla menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Daerah (Pemda) Takalar, Senin (14/9/2026).
Massa membawa sejumlah spanduk dan atribut organisasi sembari menyampaikan tuntutan melalui orasi secara bergantian.
Sedikitnya empat persoalan utama menjadi sorotan, yakni kelangkaan BBM, sulitnya mendapatkan LPG 3 kilogram, pemadaman listrik bergilir, serta persoalan penentuan desil data masyarakat penerima bantuan sosial.
Massa menilai persoalan tersebut bukan sekadar persoalan administratif, tetapi telah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Dalam orasinya, Kasim menyoroti kondisi ketersediaan BBM dan mempertanyakan narasi panic buying yang muncul di tengah masyarakat.
Menurutnya, masyarakat tidak mungkin rela berpanas-panasan dan mengantre berjam-jam apabila BBM mudah diperoleh.
“Masyarakat bukanlah orang bodoh yang rela berpanas-panasan dan mengantre berjam-jam jika BBM memang mudah diperoleh di tingkat eceran. Faktanya, hari ini masyarakat kesulitan mendapatkan bensin eceran,” ujar Kasim.
Ia menegaskan, aksi tersebut bukan semata-mata membawa kepentingan organisasi, melainkan menyuarakan keresahan masyarakat Takalar.
“Jangan lihat kami hari ini sebagai HMI, PMII, HIPERMATA, atau organisasi lainnya. Lihat kami sebagai rakyat Takalar yang sedang berjuang menyuarakan kepentingan masyarakat Takalar,” tegasnya.
Massa juga meminta pemerintah tidak menjadikan istilah panic buying sebagai alasan untuk mengabaikan persoalan distribusi dan ketersediaan BBM yang dirasakan masyarakat.
“Kehadiran kita di depan Kantor DPRD Takalar dan Kantor Bupati Takalar hari ini adalah untuk meminta solusi konkret. Jangan sampai istilah panic buying hanya menjadi alasan atau tameng pemerintah untuk menutupi persoalan yang sebenarnya dirasakan masyarakat,” katanya.
Selain BBM, massa menyoroti sulitnya memperoleh LPG 3 kilogram dengan harga yang sesuai ketentuan.
Pemadaman listrik bergilir juga dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk pelaku UMKM dan kegiatan pendidikan.
Sementara terkait persoalan desil, massa meminta pemerintah memastikan proses pendataan masyarakat dilakukan secara objektif dan sesuai kondisi faktual, sehingga warga yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan hak atas bantuan sosial.
Kasim menegaskan masyarakat telah menjalankan kewajibannya kepada negara dan kini menuntut pemerintah memastikan hak-hak dasar mereka terpenuhi.
“Kewajiban kami sebagai masyarakat sudah kami penuhi. Sekarang kami menuntut agar hak-hak kami juga diberikan,” ujarnya.
Ia berharap aksi tersebut tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi menghasilkan langkah konkret dari pemerintah daerah.
“Mudah-mudahan melalui gerakan ini ada solusi konkret terhadap empat persoalan yang kami anggap sangat mendasar dan menyentuh hak-hak masyarakat,” lanjutnya.
Usai menyampaikan aspirasi di depan Kantor Pemda Takalar, massa kemudian melanjutkan aksi ke DPRD Kabupaten Takalar dengan pengawalan aparat kepolisian dari Polres Takalar.
Kedatangan massa disambut langsung Ketua DPRD Kabupaten Takalar, Muh. Rijal.
Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPRD menyampaikan bahwa pihaknya telah merespons surat pemberitahuan aksi dengan meminta sekretariat segera menyiapkan forum dan mengundang pihak-pihak terkait untuk membahas empat tuntutan yang disampaikan massa.
“Dengan adanya surat pemberitahuan masuk ke DPRD pada sore kemarin, atas nama pimpinan memerintahkan sekretariat untuk segera membuat undangan dan menghadirkan semua pihak terkait untuk membahas empat poin ini,” ujar pimpinan forum.
DPRD mengapresiasi kehadiran sejumlah pihak yang telah memenuhi undangan untuk mengikuti pembahasan.
Namun, masih terdapat pihak yang dinilai perlu dihadirkan dalam pembahasan, termasuk perwakilan buruh atau pekerja.
DPRD berharap seluruh pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut dapat hadir dalam pembahasan berikutnya agar pencarian solusi dapat dilakukan secara menyeluruh.
“Kita berharap dalam proses ke depan pembahasan dan diskusi bisa melibatkan semua pihak untuk menyelesaikan atau mencarikan solusi agar tidak menjadi masalah di bawah,” ujarnya.
Forum tersebut kemudian menjadi ruang dialog antara massa aksi, DPRD, pemerintah daerah, dan pihak terkait untuk membahas secara langsung persoalan BBM, LPG, listrik, serta penentuan desil.
Aliansi Rakyat Takalar Menggugat berharap pembahasan tersebut tidak berhenti sebatas forum dialog, tetapi menghasilkan kebijakan dan langkah nyata yang dapat dirasakan masyarakat.(***)
