TAKALAR – Ironi mencuat dari pelaksanaan Pelatihan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi bertajuk “Bersama Kita Awasi, Desa Bersih dari Korupsi” yang digelar melalui kerja sama antar desa di Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar,Senin (25/06/2026).
Kegiatan yang seharusnya menjadi ruang edukasi antikorupsi itu justru menuai sorotan lantaran minim keterbukaan, bahkan sala satu panitia disebut memblokir nomor wartawan saat hendak dikonfirmasi.
Pelatihan tersebut berlangsung selama tiga hari, 24–26 Juni 2026, di Hotel Green Palace Makassar. Sedikitnya lima desa tercatat mengikuti kegiatan itu, yakni Desa Moncongkomba, Desa Lantang, Desa Kale Lantang, Desa Cakura, dan Desa Su’rulangi. Dari masing-masing desa, peserta yang diberangkatkan terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa dan BPD.
Namun alih-alih menampilkan semangat keterbukaan sebagaimana tema yang diusung, pelaksanaan kegiatan ini justru memunculkan banyak pertanyaan.
Mulai dari dasar pelaksanaan kerja sama antar desa, sumber pembiayaan, total anggaran yang digelontorkan, hingga alasan kegiatan digelar di hotel di Makassar, bukan di kantor pemerintahan atau fasilitas pelatihan yang lebih terjangkau.
Yang paling disorot adalah sikap sala satu panitia Bernama Ridwan yang bukannya memberikan penjelasan kepada publik, tetapi justru diduga memblokir nomor WhatsApp wartawan yang mencoba melakukan konfirmasi.
Tindakan itu dinilai mencederai semangat transparansi, apalagi kegiatan yang dibungkus dengan narasi pencegahan korupsi semestinya terbuka terhadap pengawasan publik dan kerja jurnalistik.
Sikap bungkam panitia menimbulkan kesan bahwa kegiatan ini tidak sepenuhnya nyaman untuk dijelaskan ke ruang publik.
Padahal, ketika sebuah agenda melibatkan aparatur desa dan diduga menggunakan anggaran yang bersumber dari keuangan desa atau skema kerja sama antar desa, maka publik memiliki hak untuk mengetahui secara rinci untuk apa anggaran digunakan dan apa manfaat yang dihasilkan.
“Kalau kegiatan ini benar-benar bertujuan membangun desa bersih dari korupsi, maka hal pertama yang harus diperlihatkan adalah keterbukaan. Bukan justru memblokir wartawan yang bertanya,” ujar seorang sumber kepada media ini.
Kondisi tersebut memantik kritik karena tema besar “Desa Bersih dari Korupsi” seharusnya tidak berhenti pada seremoni dan pelatihan formal semata.
Semangat antikorupsi justru diuji dari cara penyelenggara menjelaskan kegiatan secara terbuka, termasuk kepada media sebagai bagian dari kontrol sosial.
Sorotan juga mengarah pada pemilihan lokasi kegiatan di hotel di Makassar. Di tengah tuntutan efisiensi dan pengawasan penggunaan dana desa, pelaksanaan pelatihan aparatur desa di hotel memunculkan pertanyaan serius: apakah kegiatan tersebut memang mendesak digelar di luar daerah dan di hotel, atau justru menjadi beban anggaran yang perlu dipertanggungjawabkan secara terbuka?
Pelatihan pencegahan korupsi sejatinya merupakan langkah penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa, terutama dalam pengelolaan dana desa yang nilainya tidak kecil. Kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara memang menjadi unsur vital yang perlu dibekali pemahaman hukum, administrasi, dan akuntabilitas keuangan.
Namun, ketika kegiatan yang mengusung tema antikorupsi justru diliputi sikap tertutup, publik berhak curiga bahwa ada yang tidak beres dalam pola komunikasinya. Keterbukaan bukan sekadar pelengkap, melainkan inti dari semangat pemberantasan korupsi itu sendiri.
Memblokir wartawan bukan hanya tindakan yang tidak etis dalam konteks pelayanan informasi publik, tetapi juga memperkuat persepsi bahwa panitia tidak siap diawasi.
Padahal, semakin besar anggaran yang digunakan, semakin besar pula kewajiban moral dan administratif untuk menjelaskannya kepada masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, ketua panitia kegiatan belum memberikan tanggapan resmi terkait pelaksanaan pelatihan tersebut maupun alasan memblokir nomor wartawan yang berupaya meminta klarifikasi.(***)
