GOWA | JKN – Sejumlah kader yang tergabung dalam Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM) kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Gowa pada Jumat, 28 November 2025. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap Komisi B DPRD Gowa yang dinilai tidak kooperatif dalam menanggapi aspirasi terkait masalah penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tersebut.
Unjuk rasa jilid II ini merupakan kelanjutan dari aksi sebelumnya, di mana KPPM menyampaikan kekecewaan mereka terhadap penjualan pupuk bersubsidi yang diduga tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan. Mereka menuntut adanya transparansi dan tindakan tegas dari pihak terkait untuk mengatasi masalah ini.
Rizki Kurniawan, Jenderal Lapangan KPPM, mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap Komisi B DPRD Gowa.
“Kami sangat kecewa dengan sikap Komisi B. Sebagai fungsi pengawasan, komisi yang menaungi bidang pertanian ini justru terkesan mengabaikan masalah yang ada. Padahal, permintaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) telah kami sampaikan dan diterima oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) pada aksi unjuk rasa sebelumnya,” tegas Rizki.
Koordinator Mimbar KPPM, Vina Panduwinata, juga menyoroti integritas Komisi B.
“Seharusnya Komisi B telah mengagendakan RDP dengan pihak-pihak terkait. Namun, DPRD seolah-olah menutup mata terhadap masalah pupuk yang ada di Kabupaten Gowa,” ujar Vina dengan nada kecewa.
Setelah menyampaikan aspirasi secara bergantian, perwakilan massa aksi KPPM akhirnya diberikan kesempatan untuk beraudiensi dengan anggota DPRD. Razak, anggota Komisi 4 dari Fraksi Gerindra, menerima audiensi tersebut dan menyampaikan bahwa tuntutan RDP akan disampaikan kepada Komisi B. Namun, ia menjelaskan bahwa Komisi B saat ini masih dalam proses reses hingga tanggal 6 Desember.
Rizki Kurniawan, dalam kesempatan tersebut, kembali menegaskan permintaan agar RDP segera dijadwalkan, paling lambat pada tanggal 7-10 Desember mendatang.
“Ini adalah komitmen kita bersama, dan kami akan terus memantau perkembangan terkait aspirasi yang telah diserap melalui perwakilan Komisi 4 Fraksi Gerindra,” tegas Rizki.
Aksi unjuk rasa ini menunjukkan betapa seriusnya masalah pupuk bersubsidi di Kabupaten Gowa. KPPM berharap agar DPRD Gowa, khususnya Komisi B, segera mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan pupuk bersubsidi dapat diakses oleh petani dengan harga yang sesuai.
Laporan : Muja
Editor : Wira
