TAKALAR – Diam-diam Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar dikabarkan telah melakukan serangkaian penyelidikan terhadap penyimpangan proyek penyedia layanan internet My Republic di Takalar yang diduga beroperasi secara ilegal.
Informasi yang di himpun menyebutkan bahwa pihak Kejari Takalar telah memanggil penyedia atau vendor My Republic untuk dimintai keterangan penyelidikan di kantor Kejari Takalar belum lama ini.
Diketahui, ratusan tiang milik perusahaan penyedia layanan internet My Republic diduga berdiri tanpa izin di sejumlah wilayah di Kabupaten Takalar.
Tiang-tiang instalasi kabel fiber optik tersebut tampak menjamur di sepanjang jalan poros kota hingga ke lorong-lorong pemukiman warga.
Kepala bidang tata ruang dinas Pekerjaan Umum (PU) Takalar, Andi Fadli menegaskan bahwa pemasangan tiang di luar titik yang direkomendasikan dinasnya jelas melanggar aturan.
“Kalau dipasang di luar lokasi yang kami rekomendasikan, itu sudah menyalahi aturan. Kami akan hentikan pekerjaannya dan mencabut izin yang sudah dikeluarkan,” kata Fadli belum lama ini.
Meski diduga melanggar, belakangan pihak dinas PUPR Takalar kembali mengeluarkan surat rekomendasi pembangunan/ penempatan jaringan dan utilitas kabel fiber optik My Republic tersebut.
Surat rekomendasi dari dinas PUPR itu dikeluarkan pada 15 Agustus 2025 yang ditandatangani Kepala Dinas PUPR Takalar Budiar Rosal Saleh.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPW Lembaga Anti Korupsi dan Kekerasan Hak Asasi Manusia (Lankoras-Ham) Sulsel Adi Nusaid Rasyid mengatakan akan mengawal penyelidikan kasus yang menyeret My Republic.
“Kalau benar pihak Kejari telah melakukan serangkaian penyelidikan kasus tersebut kita akan kawal sampai tuntas,” kata Adi Nusaid Rasyid kepada wartawan, Selasa (8/4/2026).
Hingga berita ini tayang belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kejari Takalar maupun dari pihak My Republic.(Tr/Wir)
