TAKALAR | JKN – Bupati Takalar, Mohammad Firdaus Daeng Manye, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Takalar dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memacu pembangunan infrastruktur melalui APBD Perubahan 2025.
Hal ini diungkapkan dalam rapat paripurna pembahasan Ranperda APBD Perubahan 2025 yang berlangsung pada Rabu, 17 September 2025.
Salah satu fokus utama dalam APBD Perubahan ini adalah penyediaan fasilitas kantor yang memadai untuk Kecamatan Tanakeke dan dua kecamatan baru, yaitu Laikang dan Polongbangkeng Timur. Langkah ini merupakan respons terhadap aspirasi masyarakat dan upaya untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada warga.
Fraksi Gelora dalam rapat paripurna tersebut turut mendorong percepatan pembangunan kantor camat di tiga kecamatan tersebut.
Anggota Fraksi Gelora, Ahmad Sahid, menyampaikan bahwa pembangunan kantor camat yang representatif akan meningkatkan efektivitas pelayanan dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Bupati Firdaus menjelaskan bahwa pengadaan fasilitas kantor di Tanakeke mengalami kendala terkait ketersediaan lahan. Meskipun anggaran telah dialokasikan, namun lahan yang sesuai belum tersedia.
Untuk mengatasi hal ini, Pemkab Takalar akan melakukan pengadaan tanah terlebih dahulu sebelum memulai pembangunan gedung kantor camat.
Sebagai solusi sementara, Pemkab Takalar akan menghadirkan kontainer kantor (container office) yang dilengkapi dengan fasilitas memadai.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun kantor camat permanen belum tersedia.
“Kontainer office sekarang bagus, ada WC-nya, ada AC-nya. Yang penting standar layanan di kecamatan untuk masyarakat urus nikah, urus tanah, itu berjalan,” tegas Bupati Takalar.
Ia menekankan bahwa yang terpenting adalah pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Selain fokus pada penyediaan fasilitas kantor, APBD Perubahan 2025 juga memprioritaskan kesehatan masyarakat miskin. Mayoritas anggaran dialokasikan untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dengan porsi 47 persen dari total APBD Perubahan.
“Sebanyak 74 ribu masyarakat saat ini ditanggung BPJS. Dan Rp1 miliar anggaran digelontorkan untuk BPJS Ketenagakerjaan, terutama bagi buruh dan nelayan yang rawan kecelakaan,” jelas Daeng Manye.
Langkah ini menunjukkan komitmen Pemkab Takalar dalam memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi masyarakat rentan.
Selain kesehatan, porsi besar APBD Perubahan juga diarahkan untuk infrastruktur. Firdaus menegaskan bahwa Pemkab Takalar tidak menutup mata terhadap kondisi jalan di wilayahnya dan berupaya untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur. Gabungan anggaran untuk BPJS dan infrastruktur mencapai 65 persen dari total APBD Perubahan.
Editor: Wira
