Jejak Kasus – 3 Ketua Organisasi Kepemudaan (OKP) Cabang Bantaeng, diantaranya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Pelajar Mahasiswa Bantaeng (HPMB-Raya) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), mendatangi DPRD Bantaeng dan menemui Pelaksana tugas (Plt) Sekertaris DPRD Bantaeng, Saharuddin. Senin sore, (07 Juli 2025).
Ketiga Ketua OKP itu bersama beberapa aktivis yang melakukan aksi unjuk rasa pada Selasa (10 Juni 2025), menagih janji Ketua DPRD Bantaeng yang disampaikan langsung H. Budi Santoso, S.Sos., M.M saat aksi unjuk rasa digelar pada hari itu didepan Kantor DPRD Bantaeng.
“Kami datang untuk menagih janji yang disampaikan Ketua DPRD Bantaeng yang didampingi Plt Sekwan saat itu Pak Azwar, yang berjanji akan mempertemukan kami untuk audiens dengan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng pada hari ini,” kata Risal Soefrianto, Ketua PMII Cabang Bantaeng.
“Kami kecewa dengan gagalnya agenda audiens bersama Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng terkait evaluasi Program 100 Hari Kerja yang telah disepakati akan dilaksanakan pada hari ini,” ungkap Ketua PMII Cabang Bantaeng.
Kami juga sedikit kaget, kata Risal, kok agenda audiens bersama Bupati dan Wakil Bupati yang sudah dijanjikan ke kami pada saat aksi digelar dan dilaksanakan pada hari ini, Pelaksana tugas Sekertaris DPRD Bantaeng Pak Saharuddin pengganti Pak Azwar, belum mengetahuinya.
“Di pertemuan kami tadi, kami minta reschedule audiens dengan Bupati dan Wakil Bupati. Kami juga minta agar Sekwan segera menetapkan waktu untuk audiens bersama Bupati dan Wakil Bupati dan disepakati antara tanggal 16 atau 17 Juli ini,” kata Risal.
“Jika kesepakatan itu masih diabaikan atau tidak dilaksanakan, maka kami 4 OKP akan kembali turun ke jalan. Dan kami akan tutup full jalan saat aksi,” tegas Ketua PMII Cabang Bantaeng, Risal Soefrianto.
Ditempat yang sama, salah satu Jenderal Lapangan dari HPMB Raya, Nur Misbahullah, kepada media ini, mengatakan: “Terkait upaya audiens untuk evaluasi program 100 hari kerja bersama Bupati dan Wakil Bupati, kita sudah bersepakat saat aksi dan diberikan waktu selama sebulan. Namun faktanya, DPRD pada hari ini tidak menunaikan janjinya atas kesepakatan itu”.
“Setelah tadi kami ketemu Sekwan, ternyata memang tidak ada agenda yang dibuat untuk kami audiens bersama Bupati dan Wakil Bupati pada hari ini sesuai dengan kesepakatan saat aksi kami di 10 Juni bulan kemarin,” kata Misbah, sapaan akrab pemuda berambut gondrong yang juga terkenal sebagai Jenderal Lapangan dari HPMB Raya.
“Jadi tadi sudah disepakati jadwal ulang untuk audiens bersama Bupati dan Wakil Bupati. Kami menunggu info lanjut dari Sekertaris DPRD Bantaeng. Karena tadi di pertemuan juga dihadiri Anggota DPRD Bantaeng dari Partai pengusung Bupati dan Wakil Bupati saat Pilkada Bantaeng tahun lalu,” ungkap Misbah.
“Namun, jika audiens nanti tetap gagal menghadirkan Bupati dan Wakil Bupati, maka dengan tegas saya katakan: Kami dengan kekuatan yang lebih besar dari kemarin, akan melakukan aksi didepan Kantor Bupati Bantaeng,” tegas Misbah.
“Aksi kami nanti akan menutup full jalan didepan Kantor Bupati Bantaeng,” kata Misbah.
Saat jurnalis media ini menemui salah satu Anggota DPRD Bantaeng (Ketua Komisi C) yang juga hadir di pertemuan dengan perwakilan 3 OKP, Muhammad Asri Bakri, mengatakan: “Ada miskomunikasi pasca aksi 10 Juni kemarin yang informasinya baru kami ketahui bahwa ternyata ada jadwal audiens dengan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng pada hari ini bersama 4 OKP yang aksi unjuk rasa bulan lalu”.
“Pekerjaan kami Anggota DPRD Bantaeng di bulan Juli sampai Agustus ini, banyak agenda harus dituntaskan diantaranya paripurna pembahasan RPJMD, pembahasan anggaran dan beberapa agenda lain. Namun kami tetap akan mengatur waktu untuk adik-adik agar bisa audiens dengan Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng,” kata Ketua Komisi C DPRD Bantaeng.
“Saya menyampaikan kepada adik-adik kita saat diruangan Sekwan tadi agar Pak Sekwan kembali berkomunikasi dengan Bupati dan Wakil Bupati untuk memastikan jadwal reschedule itu,” ujarnya.
Pertemuan audiens itu bersama Eksekutif, kata Asri Bakri, memang tugas Sekwan. Karena Sekwan itu adalah jembatan komunikasi antara Legislatif dan Eksekutif.
“Adik-adik kita ini meminta ke Legislatif (DPRD Bantaeng) untuk bisa audiens bersama Eksekutif dalam hal ini Bupati bersama Wakil Bupati Bantaeng dan tugas Sekwan adalah memfasilitasi audiens itu,” kata Ketua Komisi C DPRD Bantaeng.
