TAKALAR – Suasana Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Takalar berlangsung sangat panas dan tegang di gedung lantai II DPRD setempat, Senin (05/04/2026).
Kemarahan memuncak saat Anggota Fraksi NasDem, Ahmad Sabang, meluapkan emosinya dan membongkar sejumlah dugaan praktik buruk yang terjadi di lingkungan pemerintahan.
Dengan nada tinggi, Ahmad Sabang menyoroti kinerja Dinas PUPRPKP yang dinilai sangat menghambat program daerah dan mematikan semangat investasi. Ia bahkan menegaskan tagline “Takalar Cepat” hanyalah omong kosong jika di lapangan masyarakat justru dipersulit dalam mengurus perizinan.
“Tagline ‘Takalar Cepat’ itu omong kosong kalau di lapangan justru dipersulit! Untuk sekadar tanda tangan dokumen saja diminta uang pelicin. Ini gila! Ini mencoreng nama baik daerah!” terang Ahmad Sabang.
Politisi NasDem ini juga membongkar ketidakadilan birokrasi yang terjadi. Menurutnya, ada perusahaan besar seperti My Republik yang bisa beroperasi mulus meski izin belum rampung, bahkan mendapat rekomendasi langsung Kepala Dinas.
Namun ironisnya, warga yang ingin membangun masjid dan rumah tahfiz justru dipersulit dan dipasang plang pelanggaran.
“Ada apa ini? Yang besar mulus, yang mau bangun masjid malah dihambat. Ini tidak masuk akal!” serunya.
Tak hanya PUPR, Ahmad Sabang juga menyerang Bagian Hukum Setda yang dinilai tidak becus, sering mangkir rapat, dan sulit dihubungi sehingga pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mandek.
Puncaknya, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Bapemperda ini menyatakan kesiapannya mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Ia merasa gagal dan kecewa berat karena upayanya mendorong perda justru dihalangi oleh ketidakseriusan OPD.
“Saya siap mundur. Saya merasa gagal karena tidak didukung oleh OPD yang tidak proaktif. Kalau ini dibiarkan, jangan mimpi Takalar bisa maju!” tegasnya,
Ahmad Sabang meminta Kepala Daerah, Mohammad Firdaus Daeng Manye, segera turun tangan mengevaluasi jajarannya secara total.(***)
